Diduga Ada Kebocoran PAD Perparkiran, Aktivis Desak Audit Zona 2 Pekanbaru



Pekanbaru - SidikPerkara.com  - Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari sektor perparkiran kembali menjadi sorotan publik. Dugaan kebocoran di Zona 2 memicu desakan audit menyeluruh serta reformasi sistem pengelolaan lelang parkir.


Zona 2 mencakup kawasan vital seperti Jalan Subrantas, S. Amin, Sukakarya, Cipta Karya, Garuda Sakti hingga Km 4, Rimbo Panjang, Nangka Ujung, Sigunggung, Palas, Riau Ujung, Lobak, Delima, Srikandi, dan Melati. Hampir seluruh ruas jalan tersebut dipadati aktivitas usaha hingga 24 jam, yang semestinya menjadi sumber penerimaan signifikan bagi kas daerah.


Namun, berdasarkan catatan sejumlah aktivis, setoran dari pengelola parkir di zona ini justru jauh dari yang diharapkan. Dugaan praktik penyimpangan disebut-sebut sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Kepala UPT Perparkiran sebelumnya, Radinal.


Ketua GMNI Pekanbaru, Teguh, menegaskan pemerintah tidak boleh tinggal diam.


“Potensi perparkiran di zona 2 ini sangat besar, tetapi realisasinya tidak sebanding. Kami meminta Dinas Perhubungan dan Wali Kota untuk melakukan audit menyeluruh, serta mengganti pola lama yang masih dikuasai rezim UPT lama. Skema baru harus dirancang agar PAD benar-benar optimal,” ujarnya, Sabtu (6/9/2025).


Sementara itu, Timbalan Muda LMBM MPP Kota Pekanbaru, Datin Dina Oca, menyoroti adanya kesenjangan mencolok dengan zona lain.


“Zona 1 lebih tertata, transparan, dan mampu memaksimalkan PAD. Sebaliknya, zona 2 sarat keterlibatan oknum dalam proses lelang. Inilah yang membuat sistem perparkiran tidak sehat,” tegasnya.


Desakan publik ini kembali membuka diskursus penting mengenai tata kelola parkir di perkotaan. Selain berfungsi sebagai sumber PAD, sektor parkir juga berkaitan dengan keteraturan kota, kepastian hukum, serta pelayanan publik.


Jika kebocoran dibiarkan, bukan hanya PAD yang hilang, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kini, bola ada di tangan Wali Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan untuk membuktikan komitmen terhadap transparansi dan reformasi pengelolaan parkir.


(Tim)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama