Warga Soroti Transparansi Pengisian Kadus Bonorowo, Minta Pemkab Turun TanganKantir


Sidikperkara.com -  Kebumen – Polemik pengisian kekosongan jabatan Kepala Dusun (Kadus) 4 di Desa Bonorowo, Kecamatan Bonorowo, terus berkembang. Setelah muncul dugaan dari warga mengenai adanya pengondisian dalam proses tersebut, kini sebagian warga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Kebumen turun tangan melakukan penelusuran.

Sejumlah warga menilai proses seleksi tidak berjalan terbuka. Bahkan isu terkait penggunaan uang sebagai “syarat tak tertulis” untuk memenangkan posisi Kadus disebut sudah beredar sejak pendaftaran dibuka.

AM, warga setempat, mengatakan keresahan warga bukan hanya soal siapa yang terpilih, tetapi lebih kepada proses yang dinilai tidak transparan.

> “Kami bukan soal menang atau kalah. Yang kami pertanyakan itu prosesnya. Kenapa dari awal sudah ramai kabar kalau ada dana puluhan juta untuk bisa jadi Kadus? Itu yang membuat warga gelisah,” katanya.



Menurutnya, kecurigaan muncul karena masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait tahapan seleksi, nilai ujian, hingga pertimbangan panitia.

> “Nilai akhirnya warga tidak tahu. Mekanismenya juga tidak dibuka ke publik. Jadi wajar kalau muncul dugaan-dugaan seperti ini,” ujarnya.




Warga Lain Soroti Komunikasi Panitia yang Dinilai Tertutup

SU, warga lainnya, menambahkan bahwa permasalahan sebenarnya ada pada kurangnya komunikasi antara panitia pengisian perangkat desa dengan masyarakat.

> “Kalau dari awal dibuka secara terang-terangan, mungkin tidak akan ada kecurigaan. Tapi ini terkesan tertutup. Warga hanya menerima hasil tanpa tahu bagaimana proses penilaiannya,” ungkapnya.



Ia menilai ketidakjelasan ini membuat sebagian masyarakat merasa keputusan akhir tidak mencerminkan kompetensi sesungguhnya.


Pemerintah Desa: Semua Proses Sesuai Aturan

Kepala Desa Bonorowo, Sadat Purnomo, membantah dugaan tersebut dan menegaskan proses berjalan sesuai regulasi.

> “Semua dilakukan sesuai mekanisme. Tidak ada pengondisian atau permainan. Panitia bekerja mengikuti aturan yang berlaku,” tegasnya.



Ia mengatakan pihaknya siap memberikan klarifikasi jika diminta oleh pihak kecamatan maupun pemerintah kabupaten.


Warga Minta Audit Proses oleh Kecamatan atau Kabupaten

Merespons situasi yang semakin berkembang, sejumlah warga kini meminta pemerintah tingkat kecamatan atau kabupaten melakukan audit atau pengecekan ulang prosedur pengisian perangkat desa.

Menurut warga, langkah itu perlu dilakukan untuk mencegah potensi konflik sosial dan memastikan proses berjalan bersih.

> “Kami butuh penjelasan resmi dari pihak di atasnya, supaya jelas dan tidak jadi polemik berkepanjangan,” ujar salah satu warga lain.




---

Harapan Warga: Proses Pengisian Perangkat Desa Lebih Terbuka

Warga berharap ke depan mekanisme pengisian perangkat desa di Bonorowo dilakukan lebih terbuka, mulai dari pengumuman pendaftaran, nilai ujian, asesmen, hingga penetapan hasil.

Bagi warga, transparansi adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan publik, apalagi jabatan Kadus adalah posisi strategis yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.



(SND)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama